Insentif Pajak untuk Pembangunan Kota Pintar

Insentif pajak merujuk pada pengurangan pajak, pengecualian atau keringanan pajak oleh pemerintah untuk mendorong para investor sektor swasta atau perusahaan agar terlibat dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan tujuan kota pintar.
Download

Instrument Category

  • Pendanaan Pemerintah

Other ınstruments ın the same Category

Cadangan kerugian pinjaman
 Transfer pemerintah nasional  
Pengumpulan tanah
Daur ulang aset

Relevant case study

Deskripsi

Pemerintah dapat menggunakan pengurangan pajak, pengecualian atau keringanan pajak untuk mendorong para investor sektor swasta atau perusahaan agar terlibat dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan tujuan kota pintar. Contohnya, tunjangan investasi bisa diberikan kepada perusahaan yang memulai upaya otomatisasi atau digitalisasi untuk mendorong penggunaan teknologi oleh sektor swasta. Kredit pajak investasi yang memberi dukungan sektor swasta dengan peralatan seperti pembangkit listrik tenaga terbarukan atau fasilitas penangkapan karbon juga merupakan sarana yang umum digunakan untuk menstimulasi investasi dalam proyek-proyek lingkungan yang berkelanjutan.

Kondisi Pendukung dan Pertimbangan Utama

  • Kerangka perpajakan yang transparan dan jelas. Insentif pajak berada dalam lingkup wewenang sistem perpajakan umum, sistem perpajakan yang jelas, transparan dan bisa diprediksi sangatlah penting agar para investor atau perusahaan bisa mengambil keputusan investasi jangka panjang berdasarkan kebijakan tersebut. 
  • Undang-undang pajak harus konsisten dan dapat diprediksi. Proyek-proyek kota pintar bisa memerlukan investasi modal awal tinggi dengan periode balik modal lama. Dapat diprediksi secara khusus sangat penting karena para investor butuh jaminan bahwa undang-undang pajak tetap menguntungkan selama umur proyek sebelum memulai investasi tersebut.
  • Otoritas pajak harus mampu menjatuhkan sanksi terhadap tindakan penghindaran pajak. Insentif harus dirancang agar kuat terhadap penghindaran pajak sehingga pemerintah tidak kehilangan pendapatan yang signifikan dari investasi yang dikenakan pajak sebelumnya akibat perusahaan merestrukturisasi proyek untuk mendapat keuntungan dari insentif pajak baru. Pihak berwenang harus mampu mengidentifikasi dengan jelas perusahaan yang menghindari pajak dan mengambil tindakan penegakan hukum.
  • Panduan insentif harus dikomunikasikan dengan jelas kepada para investor. Panduan insentif harus ditentukan dan dikomunikasikan dengan jelas sehingga investor atau perusahaan serta otoritas pajak dapat memahami dengan jelas jenis proyek yang memenuhi syarat menerima insentif untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya.
  • Tinjauan berkala untuk menilai kegunaan berkelanjutan dari insentif pajak. Insentif harus ditinjau secara berkala untuk menilai apakah biaya (pendapatan yang hilang) melebihi manfaat yang dihasilkan insentif pajak dan apakah desainnya berlanjut tetap efektif dalam mendorong investasi kota pintar. Insentif tersebut juga bisa diarahkan untuk mendorong investasi di bidang-bidang khusus baru.

Tantangan Potensi

  • Penjabat pemerintah kurang berpengalaman. Pejabat pemerintah mungkin memiliki pengalaman terbatas dalam merancang insentif tersebut dan mengalami kesulitan untuk merancang insentif kuat yang dapat mencapai hasil kebijakan tanpa melepas pajak-pajak investasi yang secara komersial layak dan bagaimana pun bisa ada. Contohnya, pemerintah daerah harus memutuskan antara insentif diskresi atau insentif otomatis. Dibandingkan dengan insentif diskresi, insentif otomatis berdasarkan kriteria yang didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan secara terbuka dapat mengurangi risiko korupsi dan perselisihan.
  • Risiko alokasi sumber daya yang kurang optimal. Insentif pajak yang sukses dapat menciptakan investasi di bidang yang tidak akan ada investasi jika tidak ada insentif tersebut. Tanpa pengawasan yang hati-hati dan tinjauan berkala, insentif pajak dapat mengakibatkan terlalu banyak investasi di aktifitas tertentu atau terlalu sedikit investasi di kawasan khusus lain non-pajak, yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.
  • Biaya penegakan hukum dan kepatuhan bisa signifikan. Biaya bisa dikeluarkan oleh pemerinah saat menegakkan peraturan pajak dan oleh pembayar pajak saat mematuhi peraturan pajak. Biaya penegakan peraturan berkaitan dengan pemberian awal insentif tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan dan penegakan kepatuhan sesuai dengan persyaratan kualifikasi

Manfaat Potensi 

  • Biaya pelaksanaan rendah jika insentif didefinisikan dengan jelas. Jika insentif ditentukan sehingga dapat diterapkan secara otomatis dan bukan berdasarkan penilaian orang yang berwenang, biaya pelaksanaan bisa relatif rendah bagi pemerintah karena insentif ini bisa diterapkan dengan cara yang sama seperti kredit pajak perusahaan lainnya dalam sistem perpajakan yang ada tanpa perlu menyediakan sistem atau platform tambahan.
  • Memungkinkan pendekatan berbasis pasar untuk menilai dan melaksanakan proyek. Insentif pajak biasanya hanya bermanfaat ketika perusahaan atau investor dalam kondisi untung, dan penerapan insentif tersebut tidak membutuhkan intervensi signifikan dalam bisnis. Ini memungkinkan investor atau pebisnis menilai risiko mereka sendiri dan kelayakan model bisnis sebelum memulai proyek, dan tidak seperti hibah langsung, memberi insentif kepada mereka agar fokus pada efektifitas biaya dan profitabilitas proyek serta membangun model penghasil pendapatan yang berkelanjutan.

Sumber Informasi /Tambahan

Case Study

Scroll to Top