Dana Pembangunan Daerah

Deskripsi

Dana Pembangunan Daerah adalah mekanisme keuangan yang mendorong kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang mampu bersaing, dan lingkungan yang berkelanjutan dengan cara mendukung inisiatif kota pintar. Dana berasal dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, para investor sektor swasta. Sebagian contoh termasuk Dana Perwalian Kota Pintar ASEAN Australia (AASCTF), Kemitraan Kota Pintar AS-ASEAN, Dana Inovasi Bisnis Kota Pintar, dan Dana Bank Dunia untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah. Dana-dana ini biasanya mendukung pemerintah daerah/kota dalam persiapan dan pelaksanaan proyek, pembiayaan, dan pembangunan kapasitas terkait, dengan penekanan pada hasil yang bisa diukur serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Kondisi Pendukung dan Pertimbangan Utama 

• Keselarasan dengan tujuan dana. Proyek yang sedang mencari pendanaan harus selaras secara dekat dengan tujuan spesifik dan prioritas setiap pendanaan. Ini melibatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai bidang fokus dana, wilayah target, hasil yang diharapkan.
• Dampak lingkungan dan sosial-ekonomi. Proyek harus menunjukkan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan yang jelas, seperti penciptaan lapangan kerja, memperbaiki akses terhadap layanan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kerangka dan metrik penilaian dampak harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
• Kelayakan dan keberlanjutan keuangan. Proposal harus menguraikan rencana keuangan yang jelas, termasuk perkiraan biaya, sumber pendanaan, mekanisme penghasilan pendapatan, dan strategi untuk keberlanjutan jangka panjang setelah periode pendanaan. Kelayakan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk menarik investasi dan memastikan kontinuitas proyek.

Tantangan Potensi

• Akses ke pendanaan seringkali bersifat kompetitif. Persaingan mendapatkan dana pembangunan daerah sangat ketat, dengan banyak pemangku kepentingan berlomba untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Upaya mendapatkan pendanaan membutuhkan penyerahan proposal berkualitas tinggi yang dengan jelas mengungkapkan tujuan, hasil, dan dampak proyek, sehingga antara lain membuat sebagian pemohon sulit untuk menonjol.
• Proses pengajuan dan persetujuan bisa lama. Proses pengajuan untuk mengakses pendanaan ini bisa sangat lama, birokratis, dan rumit. Menjalani berbagai tahap persetujuan, persyaratan kepatuhan, dan dokumentasi dapat merupakan kesulitan yang signifikan bagi pemohon dana yang potensial, terutama organisasi kecil atau pemerintah daerah dengan keahlian dan sumber dana terbatas.
• Penerima dana bisa menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar pengawasan dan evaluasi. Penerima yang menerima dana mungkin dikenakan persyaratan pelaporan dan pertanggungjawaban yang ketat. Mengawasi dan mengevaluasi kemajuan, hasil dan dampak dari proyek yang didanai membutuhkan sumber daya, keahlian, dan mekanisme pengumpulan data yang memadai. Keterbatasan kapasitas pengawasan, ketersediaan informasi, dan kerangka evaluasi dapat mengurangi kemampuan untuk menilai efekifitas proyek dan membuat keputusan yang mempertimbangkan semua informasi untuk alokasi pendanaan di masa depan.
• Hambatan kebijakan dan peraturan. Hambatan kebijakan dan peraturan, termasuk kerangka hukum, proses pengadaan, rintangan birokratis, dapat menghalangi pencairan dana dan pelaksanaan tepat waktu pada proyek yang didanai. Peraturan yang tidak konsisten di seluruh yuridiksi atau konflik prioritas di antara negara-negara yang berpartisipasi bisa makin memperburuk kesulitan-kesulitan ini.

Manfaat Potensi

• Dukungan luas untuk infrastruktur penting. Pendanaan ini menyediakan sumber daya keuangan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kota pintar dan proyek infrastruktur yang penting di Negara Anggota ASEAN. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan infrastruktur, penggunaan teknologi, peningkatan kapasitas dan reformasi kebijakan.
• Memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi. Dana pembangunan daerah memfasilitasi transfer teknologi maju dan solusi inovasi di Negara Anggota ASEAN. Dengan mendukung proyek-proyek yang memanfaatkan sebaik mungkin teknologi mutakhir seperti IoT, AI, dan energi terbarukan, pendanaan ini membantu mempercepat inovasi teknologi dan transformasi digital di area perkotaan.
• Mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Proyek-proyek yang didanai dana pembangunan daerah dapat mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan di Negara Anggota ASEAN. Ini termasuk investasi pada infrastruktur ramah lingkungan, bangunan hemat energi, sistem transportasi berkelanjutan, dan perencanaan kota yang berketahanan iklim, yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Sumber Informasi /Tambahan

1. Bank Dunia (2020). Proyek Konsesi Bangun-Guna-Serah (BOT) dan Desain-Bangun-Guna (DBO). Tersedia di: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos
2. Thomson Reuters (2024). Konsesi. Tersedia di: https://content.next.westlaw.com/Glossary/PracticalLaw/I1c635e3fef2811e28578f7ccc38dcbee?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
3. ADB (n.d.). Buku Panduan Kemitraan Swasta-Publik. Tersedia di: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31484/public-private-partnership.pdf
4. PPIAF (2008). Apakah konsesi untuk lahan yang sebelumnya sudah dibangun siap untuk kembali diterapkan? Tersedia di:  https://www.ppiaf.org/sites/default/files/documents/2008-01/Gridlines-32-Brownfield_20Concessions_20-_20JLeigland.pdf
5. Bank Pembangunan Asia (2020). Dana Perwalian Kota Pintar ASEAN Australia (AASCTF) Tersedia di: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/729721/aasctf-annual-progress-report-2020.pdf
6. Kemitraan Kota Pintar AS-ASEAN (n.d.). Dana Inovasi Bisnis Kota Pintar. Tersedia di: https://www.usascp.org/programs/climate-finance/
7. Bank Dunia (n.d.). Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah. Tersedia di: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P154947