Transfer pemerintah nasional  

Transfer pemerintah nasional merujuk kepada pengalokasian dana dari anggaran negara atau nasional untuk mendukung pembangunan proyek kota pintar dan merupakan model pendanaan yang paling sering digunakan untuk proyek-proyek kota pintar di ASEAN.
Download

Instrument Category

  • Pendanaan Pemerintah

Other ınstruments ın the same Category

Cadangan kerugian pinjaman
Insentif Pajak untuk Pembangunan Kota Pintar
Pengumpulan tanah
Daur ulang aset

Relevant case study

Deskripsi  

Hal ini merujuk kepada pengalokasian dana dari anggaran negara atau nasional untuk mendukung pembangunan proyek kota pintar dan merupakan model pendanaan yang paling sering digunakan untuk proyek-proyek kota pintar di ASEAN.

Kondisi Pendukung dan Pertimbangan Utama 

  • Sistem manajemen keuangan publik yang transparan dan kokoh serta sistem tata kelola infrastruktur. Sistem manajemen keuangan publik yang kokoh, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam formulasi anggaran, perencanaan, dan proyek-proyek di berbagai bidang, adalah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan integritas investasi dan pembelanjaan publik.    Riset IMF mengungkapkan bahawa rata-rata negara menderita kerugian sampai 30 % dari nilai investasi publiknya akibat tidak efisien dalam proses investasi publik dan hampir setengah dari kerugian ini bisa dipulihkan dengan tata kelola infrastruktur yang lebih kuat.

Tantangan Potensi

  • Proyek kota pintar tidak selalu sejalan dengan prioritas nasional. Proyek-proyek kota pintar seringkali tidak mendapatkan pendanaan yang mereka butuhkan di bidang aplikasi tertentu, karena hal ini tidak sejalan dengan prioritas anggaran negara atau anggaran nasional saat ini. Contohnya, proyek kota pintar tertentu mungkin perlu investasi yang berfokus pada layanan kesehatan, tetapi prioritas pemerintah nasional dalam siklus anggaran mungkin memilih untuk berfokus pada kebutuhan infrastruktur yang lebih luas di seluruh negara (misalnya, infrastruktur transportasi), sehingga kota akan sulit memperoleh pendanaan untuk proyek layanan kesehatan. Mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek kota pintar kemungkinan akan lebih sulit bagi kota-kota yang tidak ada kebijakan nasional untuk kota pintar, sehingga tidak ada perintah resmi nasional untuk mengalokasikan dana dari anggaran nasional untuk proyek kota pintar.
  • Dana yang tersedia terbatas tetapi prioritas untuk sumber daya bersaing. Kuantitas kecil pendanaan yang tersedia mungkin tidak cukup untuk kebutuhan proyek kota pintar, terutama ketika pemerintah memiliki kebutuhan infrastruktur yang mendesak untuk didanai. 
  • Proses penyusunan anggaran yang rumit atau terbatas dapat menunda pendanaan. Proses persetujuan anggaran bisa lama dan rumit serta membutuhkan konsensus dari berbagai agensi pemerintahan tingkat nasional dan kota. Ini dapat mengakibatkan penundaan dimulainya proyek, dan juga menunda pembayaran kepada kontraktor dan karyawan. Selain itu, pemerintah nasional bisa memasukkan surat keberatan dalam perjanjian pendanaan yang memberlakukan pembatasan pada anggaran yang dicairkan ketika ada penyimpangan dari rencana proyek awal yang telah disepakati (misalnya, menambah ruang baru atau mengubah jenis teknologi yang digunakan), ini dapat mengakibatkan penundaan penarikan dana atau tingkat kekakuan yang tinggi dalam pelaksanaan proyek.   
  • Kurangnya perencanaan proyek dan kapasitas manajemen dalam sektor publik. Proyek-proyek kota pintar bisa rumit dan melibatkan berbagai agensi dan sektor yang berbeda, sehingga pejabat publik membutuhkan keterampilan teknis, hukum, dan finansial urntuk merencanakan dan mengelolanya.  Proyek yang didesain dan dikelola dengan buruk bisa menyebabkan pembengkakan biaya dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Manfaat Potensi

  • Kanal langsung untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan. Jika pendanaan tersedia dan bisa dimanfaatkan tanpa hambatan birokrasi yang signifikan, ini bisa jadi metode yang cepat dan sederhana untuk mendukung proyek-proyek kota pintar.

Sumber Informasi /Tambahan

Case Study

Scroll to Top