Konsesi

Konsesi adalah sejenis model Kemitraan Swasta Publik (PPP) di mana operator sektor swasta (pemegang izin) bertanggung jawab atas penyajian layanan sepenuhnya dalam area tertentu, termasuk konstruksi, operasi, pemeliharaan, manajemen, dan rehabilitasi sistem.
Download

Instrument Category

  • Kemitraan Swasta Publik (PPP)

Other ınstruments ın the same Category

Bangun-Guna-Serah (BOT)
Desain-Bangun-Guna (DBO

Relevant case study

Deskripsi

Kemitraan Swasta Publik (PPP) adalah kontrak jangka panjang antara entitas pemerintah dan entitas swasta untuk menyediakan aset atau layanan yang bermanfaat bagi publik, di mana pihak swasta menanggung sebagian risiko dan tanggung jawab. PPP bisa menarik bagi pemerintah karena kontrak ini bisa mengalihkan biaya di muka kepada mitra swasta, memanfaatkan ahli dari luar, dan membuka pilihan pembiayaan baru.

Konsesi adalah sejenis model PPP di mana operator sektor swasta (pemegang izin konsesi) bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan seluruhnya di area tertentu, termasuk pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, manajemen, dan rehabiltasi sistem. Operator bertanggung jawab atas seluruh modal investasi yang dibutuhkan untuk membangun, memperbarui, atau mengembangkan sistem. Meskipun operator sektor swasta bertanggung jawab menyediakan aset, aset tesebut dimiliki publik selama periode konsesi. Sektor publik bertanggung jawab menetapkan standar kinerja dan memastikan pemegang izin memenuhi standar tersebut.

Pemegang izin konsesi memungut tarif langsung dari pengguna sistem dan kontrak konsesi biasanya berlaku selama 25–30 tahun sehingga operator memiliki waktu yang cukup untuk mendapatkan kembali uang sejumlah modal yang ia investasikan. Pihak berwenang publik dapat berkontribusi pada biaya investasi modal melaku investasi “subsidi” (pembiayaan kesenjangan kelayakan) untuk mencapai kelayakan komersial konsesi. Pemerintah dapat menerima kompensasi atas kontribusinya dengan menerima sejumlah uang dari tarif yang dipungut dengan jumlah yang proposional.

Konsesi adalah kontrak berdasarkan hasil di mana kontraktor bertanggung jawab untuk memenuhi hasil sesuai kontrak. Meskipun konsesi bisa digunakan untuk proyek di tanah yang sudah digunakan atau belum digunakan sebelumnya (tanah kosong), sebagian besar konsesi digunakan proyek di tanah yang belum pernah digunakan karena risiko arus kas yang lebih tinggi dan masalah profitabilitas pada proyek konsesdi di tanah yang pernah digunakan.

Kondisi Pendukung dan Pertimbangan Utama 

  • Kerangka hukum dan peraturan untuk PPP. Lingkungan hukum dan peraturan yang kuat di negara asal proyek sangat penting untuk menyusun struktur PPP, termasuk proyek BOT. Kerangka ini harus mendefinisikan hak-hak investasi sektor swasta, memastikan pengadaan yang transparan, menguraikan proses arbitrasi, menetapkan tindakan-tindakan saat terjadi kebangkrutan/ gagal bayar. Penggambaran yang jelas mengenai kemampuan penegakan hukum di antara lembaga-lembaga sangatlah penting. Kerangka peraturan tidak hanya menciptakan peluang bisnis bagi investor swasta tapi juga mempengaruhi kecepatan transaksi, keputusan harga, dan kepastian hukum dalam pengaturan kontrak serta peraturan penegakan hukum.
  • Keahlian sektor publik dalam desain dan pelaksanaan. Pelaksanaan PPP yang berhasil bergantung pada kerangka kelembagaan efektif yang dengan jelas menguraikan peran dan tanggung jawab di seluruh kementerian dan badan koordinasi. Hal ini meningkatkan efisiensi dan memastikan pelaksanaan perjanjian PPP yang efektif, mendorong keberhasilan menyeluruh dan usaha kolaboratif yang berkelanjutan antara sektor publik dan sektor swasta.
  • Penyelenggara sektor swasta yang kompeten. PPP hanya akan berhasil jika sektor swasta mempunyai kemampuan memberi nilai tambah pada penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, PPP hanya diterapkan pada proyek-proyek di mana sektor swasta memiliki kompetensi untuk memenuhi standar layanan yang dibutuhkan oleh pemerintah atau publik. Hal ini penting khususnya di model Konsesi di mana entitas operator swasta harus memastikan manajeman yang efektif dan pengoperasian yang berkelanjutan pada infrastruktur selama periode yang lama 25-30 tahun.

Tantangan Potensi 

  • Sektor publik kurang memiliki kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan kerangka PPP. Kemampuan sektor publik kurang memadai dalam menyusun kebijakan dan manajemen peraturan dapat menghambat pembuatan kerangka hukum/peraturan PPP yang kuat dan menurunkan minat sektor swasta untuk berpartisipasi. Selain itu, kemampuan sektor publik yang terbatas dalam perencanaan dan pengelolaan proyek PPP dapat mengakibatkan struktur kontrak yang buruk, alokasi risiko tidak jelas dan menghilangkan daya tarik bagi investor swasta. Secara khusus, proyek konsesi menuntut keahlian dan pengawasan tingkat tinggi dari sektor publik dalam desain kontrak, manajemen risiko, negosiasi dengan operator sektor swasta untuk memastikan proyek sejalan dengan kepentingan publik.
  • Kurang kapasitas sektor swasta bagi kontraktor untuk berpartisipasi dalam PPP. Terbatasnya kemampuan sektor swasta dapat menimbulkan kesulitan bagi kontraktor untuk mematuhi kerangka hukum dan peraturan, mengakibatkan kemacetan dan penundaan dalam pelaksanaan proyek.Masalah ini terutama signifikan dalam model konsesi di mana operator yang mengamati keseluruhan siklus hidup proyek, mungkin tidak mampu memenuhi peraturan dan kewajiban kontrak, dan menunda pembangunan dan pengoperasian utlitas/fasilitas. Konsesi mungkin menghadapi kesulitan dalam menghasilkan persaingan yang kuat akibat terbatasnya jumlah operator yang memenuhi syarat untuk jaringan infrastruktur besar, sehingga berpotensi berdampak pada manfaat persaingan pasar.
  • Risiko diskontinuitas layanan akibat kesulitan keuangan yang dihadapi oleh kontraktor. Jika kontraktor menghadapi kesulitan keuangan selama kontrak, kontinuitas layanan mungkin terganggu jika pemerintah atau penyelenggara swasta alternatf tidak mampu mengambil alih dan terus memberikan layanan. Kesulitan ini sangat relevan untuk proyek konsesi, di mana ada biaya tinggi untuk mengganti operator, mengingat sifat rumit pada pengalihan tanggung jawab dan potensi kerumitan hukum.
  • Potensi kerumitan dalam proses penawaran dan desain kontrak. Mendefinisikan aktifitas operator dalam kontrak konsesi bisa jadi rumit, menimbulkan kesulitan dalam menyusun perjanjian yang koprehensif yang menguraikan peran dan tanggung jawab dengan jelas. Selanjutnya, kebutuhan akan kontrak berjangka panjang untuk memulihkan biaya investasi yang besar menambah kerumitan pada proses penawaran dan desain kontrak, bersama dengan kesulitan dalam mengantisipasi kejadian selama periode 25 tahun.
  • Risiko kontroversi politik dan kesulitan organisasi. Kontrak konsesi, akibat sifatnya yang jangka panjang dan komprehensif bisa menimbulkan perdebatan politik dan kesulitan dalam mengorganisasi. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mendapat dukungan yang berkelanjutan dari sektor publik, terutama selama transisi dalam kepemimpinan politik.

Manfaat Potensi

  • Potensi efesiensi biaya. Kontraktor sektor swasta yang bertugas mengawasi berbagai fase proyek, mulai dari membuat desain, membangun, memelihara, dan mengoperasikan, diberi insentif untuk mengoptimalkan biaya siklus hidup untuk efisiensi jangka panjang.  Ini mengakibatkan nilai yang meningkat untuk sektor publik, karena penyelenggara sektor swasta memprioritaskan pemeliharaan standar kualitas tinggi sambl meminimalkan biaya siklus hidup. Hal ini secara khusus sangat sesuai dengan proyek kosesi karena ada insentif yang kuat untuk operator agar meningkatkan efisiensi sebab biaya rendah akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi.
  • Kontraktor Sektor swasta diberi insentif  untuk memberikan hasil optimal. Kontraktor sektor swasta diberi insentif untuk memberikan hasil optimal karena mereka berusaha untuk memenuhi dan melampaui target kinerja di seluruh fase proyek yang berbeda. Ini menghasilkan kualitas layanan yang meningkat, pelaksanaan proyek tepat waktu, manajemen aset publik jangka panjang yang efektif, pada akhirnya menguntungkan sektor publik dan pengguna akhir. Secara khusus, model konsesi mendorong peningkatan efisiensi dan pertanggungjawaban kinerja, karena operator termotiivasi untuk mempertaahankan standar tinggi agar memastikan keberhasilan infrastruktur yang berkelanjutan selama periode konsesi.
  • Pengalihan risiko dari sektor publik. Dalam proyek konsesi, operator sektor swasta menanggung tanggung jawab semua risiko pembangunan dan operasional selama periode proyek. Pengalihan risiko strategis ini tidak hanya mengurangi beban keuangan potensial pada sektor publik tetapi juga membantu mengembangkan rasa tanggung jawab pada sektor swasta, memberi insentif kepada mereka untuk melaksanakan strategi manajemen risiko yang kuat.
  • Alat Efektif untuk menarik pembiayaan swasta. Konsesi adalah cara yang efektif untuk menarik pembiayaan swasta yang dibutuhkan untuk mendanai pembangunan baru atau merehabilitasi fasilitas yang sudah ada. Dengan memanfaatkan pembiayaan swasta melalui konsesi, pemerintah bisa mengalokasikan sumber daya anggaran mereka dengan lebih efisien dan mengarahkan dana publk ke layanan esensial lainnya.

Sumber Informasi /Tambahan

Case Study

Scroll to Top