Desain-Bangun-Guna (DBO

Desain-Bangun-Guna (DBO) adalah sejenis model Kemitraan Swasta Publik (PPP) di mana kontraktor swasta dilibatkan untuk mendesain, membangun dan mengoperasikan fasilitas berdasarkan satu tanggung jawab tunggal
Download

Instrument Category

  • Kemitraan Swasta Publik (PPP)

Other ınstruments ın the same Category

Bangun-Guna-Serah (BOT)
Konsesi

Relevant case study

Deskripsi

Kemitraan Swasta Publik (PPP) adalah kontrak jangka panjang antara entitas pemerintah dan entitas swasta untuk menyediakan aset atau layanan yang bermanfaat bagi publik, di mana pihak swasta menanggung sebagian risiko dan tanggung jawab. PPP bisa menarik bagi pemerintah karena kontrak ini bisa mengalihkan biaya di muka kepada mitra swasta, memanfaatkan ahli dari luar, dan membuka pilihan pembiayaan baru.

Desain-Bangun-Guna (DBO) adalah sejenis model PPP di mana satu kontraktor dilibatkan untuk membuat desain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdasarkan satu tanggung jawab tunggal. Sektor publik membiayai fasilitas baru dan memiliki aset yang dihasilkan. Dengan melakukan pengadaan desain, pembangunan dan pengoperasian sebagai satu kontrak tunggal, pemerintah dapat mengurangi risiko interaksi antara pemangku kepentingan dan meningkatkan insentif untuk inovasi, efisiensi biaya, dan pelaksanan kinerja.

Model DBO model adalah kontrak berdasarkan hasil di mana kontraktor bertanggung jawab urtuk memenuhi hasil kontrak. Kontrak DBO biasanya merupakan kontrak berjangka waktu sedang sampai panjang dengan periode layanan pengoperasian selama 15-20 tahun. Kontrak DBO biasanya sesuai untuk proyek pembangunan di atas lahan kosong yang belum pernah digunakan dan/atau proyek rumit yang membutuhkan keahlian teknis tingkat tinggi.

Kondisi Pendukung dan Pertimbangan Utama

  • Kerangka hukum dan peraturan untuk PPP. Lingkungan hukum dan peraturan yang kuat di negara asal proyek sangat penting untuk menyusun struktur PPP, termasuk proyek DBO. Kerangka ini harus mendefinisikan hak-hak investasi sektor swasta, memastikan pengadaan yang transparan, menguraikan proses arbitrasi, menetapkan tindakan-tindakan saat terjadi kebangkrutan/gagal bayar. Penggambaran yang jelas mengenai kemampuan penegakan hukum di antara lembaga-lembaga sangatlah penting. Kerangka peraturan tidak hanya menciptakan peluang bisnis bagi investor swasta tapi juga mempengaruhi kecepatan transaksi, keputusan harga, dan kepastian hukum dalam pengaturan kontrak serta peraturan penegakan hukum.
  • Keahlian sektor publik dalam desain dan pelaksanaan. Pelaksanaan PPP yang berhasil bergantung pada kerangka kelembagaan efektif yang dengan jelas menguraikan peran dan tanggung jawab di seluruh kementerian dan badan koordinasi. Hal ini meningkatkan efisiensi dan memastikan pelaksanaan perjanjian PPP yang efektif, mendorong keberhasilan menyeluruh dan usaha kolaboratif yang berkelanjutan antara sektor publik dan sektor swasta.
  • Penyelenggara sektor swasta yang kompeten. PPP hanya akan berhasil jika sektor swasta mempunyai kemampuan memberi nilai tambah pada penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, PPP hanya diterapkan pada proyek-proyek di mana sektor swasta memiliki kompetensi untuk memenuhi standar layanan yang dibutuhkan oleh pemerintah atau publik. Hal ini khususnya penting dalam model DBO di mana satu kontraktor sektor swasta bertanggung jawab menjalankan proyek di seluruh tahap desain, membangun, dan mengoperasikan.

Tantangan Potensi

  • Sektor publik kurang kemampuan untuk melaksanakan kerangka PPP. Kemampuan sektor publik kurang memadai dalam menyusun kebijakan dan manajemen peraturan dapat menghambat pembuatan kerangka hukum/peraturan PPP yang kuat dan menurunkan minat pihak swasta untuk berpartisipasi. Selain itu, kemampuan sektor publik yang terbatas dalam perencanaan dan pengelolaan proyek PPP dapat mengakibatkan struktur kontrak yang buruk, alokasi risiko tidak jelas dan menghilangkan daya tarik bagi investor swasta. Secara khusus, proyek DBO membutuhkan keahlian sektor publik di seluruh tahap desain, pembangunan, dan pengoperasian untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan PPP yang berkelanjutan.
  • Sektor swasta kurang kemampuan untuk mengelola tahap-tahap proyek. Terbatasnya kemampuan sektor swasta dapat menimbulkan kesulitan bagi kontraktor untuk mematuhi kerangka hukum dan peraturan, mengakibatkan kemacetan dan penundaan dalam pelaksanaan proyek.Masalah ini terutama signifikan dalam model DBO di mana kontraktor bertanggung jawab untuk mengelola semua tahap proyek, menekankan kebutuhan akan kemampuan sektor swasta untuk kesuksesan pelaksanaan proyek.
  • Risiko potensi diskontinuitas layanan. Jika kontraktor menghadapi kesulitan keuangan selama kontrak, kontinuitas layanan mungkin terganggu jika pemerintah atau penyelenggara swasta alternatf tidak mampu mengambil alih dan terus memberikan layanan. Kesulitan ini sangat relevan untuk proyek DBO, di mana satu kontraktor mengawasi semua tahap proyek, meningkatkan risiko gangguan layanan apabila kesulitan keuangan terjadi.
  • Kebutuhan investasi yang besar dari sektor publik dibanding dengan metoda pengadaan lain. Kontraktor mungkin memperhitungkan risiko yang besar ke dalam tender mereka mengingat sifat proyek yang jangka panjang. Oleh karena itu, kontrak DBO lebih mahal di awal dan membutuhkan jumlah investasi modal yang lebih besar dari pemerintah dibanding dengan metoda pengadaan lain (misalnya, model PPP berbasis konsesi).
  • Kontrak jangka panjang yang tidak fleksible. Kontrak DBO sering dianggap sebagai kontrak dengan harga tetap antara pemerintah dan mitra sektor swata, artinya setiap perubahan atau modifikasi membutuhkan perjanjian bersama dari kedua pihak. Hal ini berarti kontraktor mungkin tidak bisa fleksibel dalam menangani kejadian tidak terduga, seperti perubahan dalam permintaan publik atau perubahan teknologi, jika kontrak DBO kurang memiliki variasi ketentuan.

Manfaat Potensi

  • Potensi efesiensi biayauntuk proyek. Kontraktor pihak swasta yang bertugas mengawasi berbagai fase proyek, mulai dari membuat desain, membangun, memelihara, dan mengoperasikan, diberi intensif untuk mengoptimalkan biaya siklus hidup untuk efisiensi jangka panjang. Ini mengakibatkan nilai yang meningkat untuk sektor publik, karena penyelenggara sektor swasta memprioritaskan pemeliharaan standar kualitas tinggi sambl meminimalkan biaya siklus hidup. Hal ini khususnya relevan dengan proyek-proyek DBO karena kontraktor didorong untuk mengembangkan sebuah proyek dengan mempertimbangkan kinerja jangka panjangnya sejak awal, bukan hanya mendesain agar sesuai dan lulus uji pada saat penyelesaian, karena kontraktor bertanggung jawab atas semua tagihan pengoperasian, pemeliharaan atau perbaikan.
  • Kontraktor sektor swasta diberi insentif untuk memberikan hasil yang optimal. Kontraktor sektor swasta diberi insentif untuk memberikan hasil yang optimal karena mereka berusaha untuk memenuhi dan melampaui target kinerja di seluruh fase proyek yang berbeda. Ini menghasilkan kualitas layanan yang meningkat, pelaksanaan proyek tepat waktu, manajemen aset publik jangka panjang yang efektif, pada akhirnya menguntungkan sektor publik dan pengguna akhir. Secara khusus, model DBO merupakan contoh keunggulan kinerja PPP, sebagai sebuah  organisasi tunggal yeng mengawasi seluruh siklus hidup proyek sehingga meningkatkan koherensi, pertanggungjawaban, dan penyerahan hasil yang optimal.
  • Pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar pada kemajuan proyek. Pada proyek DBO, pemerintah memiliki kontrol yang lebih banyak pada kemajuan proyek karena mereka mempertahankan kepemilikian aset dan hanya ada satu titki tanggung jawab (yang  mengurangi koordinasi dan risiko interaksi para pemangku kepentingan di antara aktifitas desain-bangun dan guna). Ini mempermudah untuk memastikan proyek diselesaikan tepat wakti dan dengan anggaran yang sudah disepakati. Selain itu, ini memungkinkan ada fleksibilitas lebih besar ketika perubahan dilakukan terhadap proyek.
  • Model DBO memungkinkan penetapan modal dan biaya berulang sejak awal. Model DBO seringkali mengharuskan tingkat kepastian anggaran yang lebih tinggi (pada modal dan biaya berulang) pada tahap awal dengan risiko pembengkakan biaya lebih kecil bagi entitas pengadaan, mengingat model DBO memungkinkan penetapan modal dan biaya berulang dilakukan sejak awal.

Sumber Informasi /Tambahan: 

Case Study

Scroll to Top