Pengumpulan tanah

Pengumpulan tanah atau pengaturan kembali tanah adalah praktik pengumpulan bidang tanah yang terbagi-bagi untuk pembangunan bersama, dengan cara pemilik mengalihkan sebagian dari tanah mereka untuk kepentingan umum untuk mendapat peningkatan nilai dan menutupi biaya pembangunan
Download

Instrument Category

  • Pendanaan Pemerintah

Other ınstruments ın the same Category

Cadangan kerugian pinjaman
 Transfer pemerintah nasional  
Insentif Pajak untuk Pembangunan Kota Pintar
Daur ulang aset

Relevant case study

Deskripsi

Pengumpulan tanah atau pengaturan kembali tanah adalah praktik pengumpulan bidang tanah yang terbagi-bagi untuk pembangunan bersama, dengan cara pemilik mengalihkan sebagian dari tanah mereka untuk kepentingan umum untuk mendapat peningkatan nilai dan menutupi biaya pembangunan.  Hal ini sering disertai dengan perubahan zonasi atau pelonggaran peraturan kepadatan sehingga lahan yang baru dibangun menjadi lebih bernilai.  Pemilik tanah memberikan sebagian bidang tanahnya untuk infrastruktur dan layanan publik, misalnya jalan umum, utilitas dan taman-taman. Pada gilirannya, mereka mendapatkan kembali sebidang tanah yang lebih sempit tapi lebih bernilai karena pengembangan yang telah dilakukan. Pengumpulan tanah dapat diprakarsai oleh pemerintah daerah atau pemilik tanah swasta

Kondisi Pendukung dan Pertimbangan Utama

  • Kerangka hukum yang jelas untuk pengumpulan tanah  Pentingnya undang-undang khusus untuk pengumpulan tanah yang tidak hanya menunjukkan peraturan yang tertata baik, tetapi juga berlaku sebagai mekanisme untuk kerja sama antara pemerintah dan pemilik lahan adalah esensial Kerangka hukum harus mengatur keadaan yang membuat pengumpulan tanah dapat dilakukan, kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan tentang pengumpulan tanah, hak dan kewajiban pemilik tanah yang berpartisipasi dalam skema pengumpulan tanah, dan perlakukan kepada kelompok yang menentang skema pengumpulan tanah.
  • Mekanisme yang ditetapkan untuk menangkap nilai dari pengumpulan tanah  Panduan atau mekanisme yang jelas untuk mengatur bagaimana keuntungan yang diperoleh dari pengumpulan tanah dihitung dan dibagikan kembali adalah esensial untuk meminimalkan perselisihan antara pemilik tanah dan pengembang (termasuk badan publik). Secara khusus, cara peningkatan nilai tanah akibat urbansasi atau pembangunan bisa diperoleh harus ditunjukkan dengan jelas.
  • Mekanisme yang jelas untuk menangani perselisihan atau keluhan  Harus dibuat mekanisme untuk penanganan keluhan yang fungsional dan dapat dipercaya dalam mendefinisikan cara-cara yang jelas bagi pemilik tanah untuk mengajukan keluhan dan keberatan tentang proyek. Contohnya, di Jepang, hal ini melalui prosedur berdasarkan hukum yang berdiri sendiri, Hukum Investigasi Keluhan Administratif, yang termasuk prosedur pengaduan dan banding. Di Jerman, pemilik tanh dapat mengajukan masalah atau keluhan mereka kepada pihak berwenang dalam proyek, dan jika tidak puas dengan keputusan pihak berwenang tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan khusus untuk penyelesaian keluhan.
  • Peraturan zonasi tanah yang ketat adalah sangat penting untuk menghindari penggunaan tanah yang tidak sesuai. Peraturan zonasi tanah harus ditetapkan dengan jelas dan diberlakukan dengan cara tegas untuk menghindari pengumpulan tanah oleh pengembang swasta untuk pembangunan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar mereka.

Tantangan Potensi

  • Penjabat pemerintah kurang berpengalaman.  Pejabat pemerintah mungkin memiliki pengalaman yang terbatas dalam menyusun undang-undang pengumpulan tanah yang kuat dan melaksanakan skema tersebut.  Pelaksanaan skema pengumpulan tanah yang sukses membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap peraturan penggunaan tanah, kebijakan investasi, kerangka hukum yang memungkinkan, struktur fiskal dan pemerintahan, juga keadaan setempat serta tradisi yang mengakar tentang hak-hak tanah.
  • Tidak menutupi biaya infrastruktur. Pengajuan pengumpulan tanah mencakup biaya tanah tapi tidak mencakup biaya pembangunan infrastruktur  Sebelum pelaksanaan, sangat penting untuk memastikan sumber keuangan yang cukup untuk biaya administratif, pelaksanaan, dan pembangunan serta sumber pembiayaan alternafif yang mungkin diperlukan.
  • Kesulitan dalam mendapatkan kesepakatan pemilik tanah dapat menunda pembangunan. Pemilik tanah mungkin tidak dapat diyakinkan tentang manfaat pembangunan dan dapat menentang aktifitas pengumpulan tanah, menimbulkan perselisihan berkepanjangan yang dapat menghabiskan sumber daya dan menghentikan pembangunan infrastruktur.

Manfaat Potensi 

  • Dapat menjadi cara yang relatif murah untuk memperoleh tanah.   Jika dilaksanakan dengan baik, pengumpulan tanah memungkinkan tanah terbaik bisa diperoleh untuk pembangunan dengan cara relatif tidak mahal tanpa harus membuat pemerintah harus bernegosiasi untuk perolehan tanah yang bisa membuat biaya tinggi dan berkepanjangan jika pemilik tanah saat ini tidak sepakat tentang harga dan benar-benar tidak mau pindah.
  • Pemindahan komunitas yang ada saat ini bisa dibatasi. Pengumpulan tanah dapapt memungkinkan perbaikan bidang tanah tanpa memindahkan komunitas yang ada seluruhnya karena tanah akan dikembalikan kepada pemilik tanah saat ini.
  • Biaya dan manfaat dibagi bersama antar pemangku kepentingan. Biaya dan manfaat pembangunan The cost and benefits of the development is shared between the government, public and landowners as the government is not required to purchase the land.

Sumber Informasi /Tambahan

Case Study

Scroll to Top